Category Archives: Berita

  • 0

Sutarmidji Sebut Pemkot Pontianak Sudah Terapkan Keterbukaan Informasi

Category : Berita

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan Pontianak sudah melakukan keterbukaan informasi. Hal itu sudah jadi bagian dalam layanan publik. Di mana Pontianak telah dinobatkan sebagai kota dengan layanan publik terbaik. Saat ini semua OPD sudah terintegrasi. Dia memberi contoh, jika Standar Operasional Pelayanan (SOP) bisa diakses, tandanya keterbukaan informasi sudah dilakukan. Data-data macam APBD dan rencana pembangunan, sudah tersedia di web Bappeda Pontianak. “Nanti kita integrasikan semua dan targetnya tahun depan semuanya sudah jadi tergabung di Gencil semua. Karena data sudah terintegrasi dalam satu data,” ujarnya usai menerima kunjungan rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalbar di ruang kerjanya, Rabu (4/10/2017).

Dia juga meminta Komisi Informasi tidak menilai suatu daerah ideal. Menurutnya sebutan ideal tidak mungkin dalam keterbukaan. Pasti akan ada kendala. ia menyebut, kadang semuanya ingin serba cepat, agar terkesan wah dalam penerapan. Padahal semuanya perlu proses dan bertahap. “Saya pernah ngomong sama salah seorang sekretaris dinas di Singapura, kalau penerapan sesuatu itu harus ada eksperimen. Terutama buat unit kecil dulu agar kegagalan itu tidak terlalu besar, dan uji coba dalam penerapan itu tidak hanya sekali,” katanya.

Selain itu, soal keterbukaan informasi, ada beberapa sengketa yang diselesaikan secara internal. Misalnya ketika orang minta surat tentang pembebasan lahan, dan itu sudah terjadi 30-40 tahun lalu. Mereka meminta surat itu hanya untuk bukti di pengadilan, maka hal demikian tidak bisa juga diberikan. “Kita juga pilah dalam memberikan informasi. Contoh lainnya ada di PDAM, mengatakan air di lokasi ini keruh, di sana keruh dan besoknya timbul iklan mengatakan kalau gitu, kita pasang sumur bor saja. Inikan sebenarnya ada indikasi untuk merusak citra PDAM,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan hal semacam ini harus bijak dalam menjalankan. Aturan tertulis yang ada soal keterbukaan informasi, sudah dituliskan sejak awal. “Karena penggunaan Iptek sekarang, bisa saja UU itu tertinggal,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn menerangkan, setiap dinas wajib memiliki web sendiri. Setidaknya ada empat kategori informasi yang harus disediakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertama, informasi yang wajib tersedia. Misalnya mengenai profil badan publik, laporan keuangan, dan rencana tahunan dengan anggaran tersedia.

Kedua, informasi yang seketika harus diterbitkan. Contohnya ketika terjadi bencana. Ketiga, informasi yang tersedia secara berkala, misalnya laporan keuangan yang telah diaudit. Keempat, informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini, pemerintah harus mengumumkan apa saja informasi yang masuk pengecualian. “Sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik tanya, data ini boleh tidak. Dengan melihat web itu, warga sudah tahu,” pungkasnya. (jim)


  • 0

Sutarmidji Minta Perbankan Berekspansi di Sektor Perkreditan

Category : Berita

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai, sektor perkreditan mengalami sedikit kelesuan. Apalagi, di era keterbukaan saat ini di mana investor asing bisa saja masuk dan mengakuisisi bank-bank tingkat medium yang aktivitasnya sudah mulai lesu. Menurutnya, akan banyak bank-bank yang mungkin diakuisisi. Oleh sebab itu, ia berpendapat, bank-bank milik negara dan daerah harus mampu memperluas ekspansi di sektor perkreditan. “Salah satunya dengan memberikan berbagai kemudahan tetapi tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah jangan sampai di atas 5 persen,” ujarnya usai menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo di ruang tamu Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (4/10/2017).

Sekarang ini, lanjut dia, ada kecenderungan NPL meningkat. Meskipun penyebab meningkatnya NPL tidak diketahui pasti, namun dirinya tidak begitu yakin bila hal itu disebabkan faktor kondisi perekonomian saat ini. Sementara itu, bunga perkreditan disebutnya juga mempengaruhi berkembangnya sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Betapa tidak, kalau dulu bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 23 persen, BPR masih mampu bersaing. Tetapi sekarang sudah turun menjadi 9 persen. “Kalau seandainya KUR turun sampai 7 persen, BPR bisa collapse sebab orang pasti lebih memilih KUR apalagi syaratnya lebih mudah sekarang ini,” ungkap Sutarmidji.

Ditambahkannya, BPR Bank Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, akan coba mensinergikan dengan program-program Pemkot seperti salah satunya program kantin sehat. Dalam program kantin sehat, pihaknya mensubsidi bunga kredit yang dipinjam pemilik kantin sehat. “Dari pada kita memberikan mereka uang, lebih baik kita memberikan subsidi bunga kredit yang mereka pinjam sehingga lebih rendah. Misalnya bunga yang berlaku di BPR 12 persen, setelah disubsidi 7 persen, mereka hanya dikenakan bunga 5 persen saja,” terangnya.

Sutarmidji berharap, sektor perbankan bisa berekspansi di bidang perkreditan rakyat. Tidak hanya itu, ia menyebut, masih banyak sektor-sektor yang bisa dibiayai perbankan, misalnya pembiayaan dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, pemerintah pusat harusnya membuat suatu regulasi yang lebih sederhana, di mana pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam membiayai infrastruktur yang mendesak untuk dibangun dengan skema pembiayaan oleh perbankan dengan bunga di bawah kenaikan harga satuan. Sejauh ini, dirinya melihat sebagian besar kredit bersifat konsumtif. Bank-bank tertentu hanya mengandalkan PNS sebagai nasabah kreditnya dan pinjaman-pinjaman itu sebagaian besar sifatnya konsumtif. “Nah, kalau itu diterapkan maka bank itu akan bisa menyalurkan kredit produktif sebab yang harus dikejar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penyaluran kredit produktif. Kalau tidak, maka kredit konsumtif yang besar bisa menimbulkan inflasi,” paparnya.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch Riezky F Purnomo mengatakan, hasil pertemuannya dengan Wali Kota Sutarmidji, memang ada kecenderungan meningkatnya NPL di BPR Bank Pasar yang dimiliki Pemkot Pontianak. Meskipun masih berada di bawah 5 persen batas maksimal NPL, yakni 2 persen ke 3 persen, namun hal ini perlu mendapat perhatian serius. “Kami juga konsen mengenai pertumbuhan kredit di BPR Bank Pasar yang sudah mencapai hasil yang cukup baik, tapi kami berharap bisa lebih besar lagi pertumbuhannya,” ucapnya.

Diakuinya, minimnya SDM di BPR menjadi salah satu kendala. Namun ia mengapresiasi Wali Kota Sutarmidji yang mendorong SDM di BPR lebih banyak terjun langsung ke debitur seperti di pasar-pasar dan pedagang. “Supaya dananya bisa lebih dimanfaatkan sehingga pertumbuhan kredit lebih tinggi itu bisa tercapai,” tutur Riezky.

Ia juga mengapresiasi Sutarmidji selaku kepala daerah yang konsen dengan teknologi informasi. Bahkan dirinya mengaku kaget Pemkot memiliki aplikasi bernama SiPohon yang digunakan untukmemonitor pohon-pohon di Kota Pontianak. Dirinya memberi masukan ke depan teknologi serupa bisa diterapkan di BPR sehingga lebih canggih lagi dalam memberikan layanan perbankan. Apalagi, Wali Kota mendukung penggunaan pembayaran non tunai ke depan lebih memasyarakat. Bahkan, ia memuji pemikiran Sutarmidji yang menyatakan bahwa ke depan pembayaran non tunai nanti tidak lagi perlu menggunakan kartu tetapi cukup dengan smartphone. ” Bisa saja diintegrasikan dengan aplikasi Gencil untuk pembayaran non tunai atau cashless,” pungkasnya.


  • 0

Edi Harap Pelantikan Pengurus HNSI Kota Pontianak Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Category : Berita

Bani Amin resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pontianak, periode 2017-2022. Pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Kapuas Dharmas, Rabu (4/10/2017). Pelantikan Bani Amin sebagai Ketua Umum DPC HNSI Kota Pontianak dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat, Mayjen (Purn) Yusuf Solihin dan Pengurus Daerah HNSI Kalbar, Sigit Sugiardi yang juga dihadiri Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

Usai pelantikan Bani Amin menjelaskan sejumlah program penting yang akan dilakukan DPC HNSI Kota Pontianak dalam upaya melindungi dan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan Kota Pontianak. “Ke depannya kita akan bermitra dan bersenergi dengan pemerintah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat nelayan terutama nelayan-nelayan yang memiliki kemampuan tangkapan ikan di bawah lima ton,” katanya.

Salah satu upaya yang akan dicoba untuk disenergikan dengan pemerintah adalah dengan megupayakan bagaimana Kapal nelayan dengan kapasitas tangkap ikannya 5 ton menjadi 30 ton, sehingga daya jangkauan tangkapan ikan nelayan di Kota Pontianak bisa lebih jauh dan hasilnya bisa lebih banyak. “Tidak hanya kelompok nelayan tangkapan ikan dilaut saja kelompok nelayan yang bergerak disektor budidaya ikan air tawar akan kita coba bantu, terutama dalam hal mencari potensi lokasi di Sungai Kapuas yang cocok untuk dijadikan lokasi budidaya ikan air tawar,” ungkapnya.

Dijelaskan Bani Amin dalam satu hari Kota Pontianak membutuhkan sekitar 50 ton ikan segar dan terkadang kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga mengharapkan pasokan dari luar Kota Pontianak. Namun, dengan adanya budidaya ikan air tawar kekurangan pasokan ikan tersebut terpenuhi.

Di Kota Pontianak ada sekitar 1.500 lebih nelayan yang bergerak di tiga kelompok nelayan penangkapan ikan, pemasaran dan budidaya. Khusus kelompok nelayan penangkap ikan ada sebanyak 76 kapal dengan kapasitas 30 ton dan di bawah 10 ton ada puluhan kapal.

Sementara itu Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamto berharap dengan dilantiknya DPC HNSI Kota Pontianak, bisa membantu kesulitan dan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan Kota Pontianak. “Karena semakin baiknya kehidupan warga Kota Pontianak yang berprofesi sebagai nelayan akan membawa dampak yang baik terhadap tingkat kesejateraan masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya.

Tidak hanya dalam hal melindungi dan membatu kesulitan nelayan yang berjumlah sekitar 1.500 lebih. Pengurus HNSI Kota Pontianak juga diharapkan mampu memanfaatkan teknolgi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga kualitas ikan yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat. “Karena saat ini masyarakat kota pontianak masih khawatir dengan kualitas ikan yang beredar di pasaran dan saya berharap kualitas ikan itu terjaga jangan sampai ada mengandung zat pengawet seperti Formalin, itu tidak baik dan merugikan semua pihak,” ungkapnya. (jim)